Hingga semester pertama 2021 pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tabanan masih jauh dari harapan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, AA Gde Dalem Trisna Ngurah mengatakan, hingga akhir Juni PAD Tabanan sekitar 38 persen atau sekitar Rp 149 miliar dari Rp 391 miliar yang ditetapkan.

“Capaian PAD memang masih rendah, ini karena dampak pandemi dan kebijakan PPKM sebagai upaya percepatan penanganan lonjakan kasus Covid-19,” ujarnya, Selasa (10/8).
Tabanan kini hanya bisa mengandalkan sumber pendapatan daerah dari retribusi dan pajak, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2). Selain bersumber dari pajak dan retribusi daerah, potensi pendapatan daerah lainnya yang dikelola juga dominan berasal dari DAK dan DAU. 


“Harapan kami, pandemi bisa cepat teratasi sehingga sumber pendapatan daerah bisa kembali pulih. Untuk itu kami selalu mengimbau warga masyarakat untuk tetap sadar akan pentingnya protokol kesehatan, terutama wajib masker di setiap aktivitas di luar rumah, ” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Tabanan AA Nyoman Dharma Putra soal capaian pendapatan daerah yang masih rendah, mengatakan di masa pandemi dan kebijakan PPKM yang terus dilakukan perpanjangan sebagai upaya menekan lonjakan kasus Covid19 seperti saat ini memang sulit untuk bisa memenuhi target. 
Hanya saja, politisi yang akrab dipanggil Gung Baron ini tetap menekankan agar kinerja OPD khususnya OPD penghasil lebih imovatif mencari peluang untuk target pajak dan setribusi. Selain mengoptimalkan pendapatan yang selama ini menjadi penghasil PAD.