Pemerintah Kabupaten Tabanan lewat Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) tengah menggenjot program pemutihan denda dan bunga Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

Sosialisasi pun gencar dilakukan di tiap kecamatan. Di saat yang sama sejumlah temuan bermunculan. Terutama terkait ketidaksesuaian antara data di sertifikat dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Bahkan ada yang mengarah pada kelebihan pembayaran. 

Semisal data di sertifikat tanahnya 50 are. Namun pembayarannya dibayarkan untuk tanah seluas 57 are. Terkait kelebihan pembayaran, Kepala Bakeuda Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti, menjelaskan hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan perbaikan. 

“Itu arahnya pembetulan. Disesuaikan dengan sertifikatnya. Karena (data) di sertifikat yang diukur secara resmi. Perbaikannya disesuaikan dengan sertifikat,” jelas Dewa Ayu Sri Budiarti, Kamis (24/6).

Ia menegaskan, tidak ada pengembalian terhadap kelebihan pembayaran. Pun demikian kalau terjadi kekurangan pembayaran. Keduanya nanti akan mengarah pada pembetulan.

“Yang sudah terbayarkan tidak bisa dikembalikan ke awal. Di pembayaran berikutnya yang akan disesuaikan. Tidak bisa dialihkan juga pembayaran tahun berikutnya. Karena di kami tidak ada sistem seperti itu. Yang sudah lewat ya tutup buku,” sambungnya.

Hal tersebut, kata dia, dikarenakan sistem pemungutan PBB-P2 yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. “Tidak ada pengembalian. Yang ada pembetulan. Sistem tidak memungkinkan itu,” ujarnya.

Disinggung soal realisasi program pemutihan yang sedang dijalankan saat ini, pihaknya belum bisa membeberkan laju persentasenya. Mengingat program ini baru saja berjalan. Bahkan pihaknya membuka ruang untuk jemput bola ke desa-desa. Atau melakukan pelayanan kolektif.

“Sekarang sedang jalan. Persentase riilnya belum bisa dilihat. Sekarang ini kami membuka ruang untuk melakukan pelayanan kolektif. Artinya, kalau penjelasan kemarin di tingkat kecamatan masih kurang, kami buka ruang untuk turun langsung ke desa,” ujarnya.